Tentang Kami

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan adalah suatu hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta merupakan sistem yang dibangun untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yaitu penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan kekayaan negara khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.

Landasan Hukum
  • Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 20 12 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
  • Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02 Tahun 20 13 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
  • Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

Tujuan
  • Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
  • Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang keuangan dan kekayaan negara yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  • Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH serta antar sesama Anggota JDIH dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum bidang keuangan dan kekayaan negara;
  • meningkatkan kualitas pembangunan hukum keuangan dan kekayaan negara pada khususnya dan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.